badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban situs jaminan kesehatan penduduk (jamkesmas) serta garansi kesehatan daerah (jamkesda) di 33 provinsi semua indonesia.
bpk mengambil kesimpulan adanya kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo pada jakarta, selasa.
hadi menyampaikan, kelemahan itu diantara lain belum keberadaan database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data penduduk miskin tak dilakukan melalui menarik serta keberadaan perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.
kemudian, ia meneruskan, terdapat risiko warga miskin belum mencari pelayanan kesehatan tidak perlu bayar karena tak tercakup di situs jamkesmas serta jamkesda.
selain itu banyak penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum sesuai melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas di 2010 dan 2011, ujarnya.
Lainnya: Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing - Obat Pelangsing - Melangsingkan Badan
menurut dia, kelemahan itu mampu menganggu objek wisata website jamkesmas juga jamkesda untuk memenuhi hak masyarakat miskin yang tak bisa, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk mengenai pelayanan kesehatan penduduk selama beberapa rumah sakit milik pemerintah dan menemukan keberadaan ketidakefisienan selama hal perbekalan farmasi dan standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 properti sakit yang diperiksa, hanya Salah satu rsud yang telah efektif pada mengelola pelayanan obat pada instalasi farmasi, papar hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi yang tak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi tujuan setiap tahapan.
selain itu, masih ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan yang tak pas standar sehingga pelayanan tidak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menawarkan pelayanan kesehatan penduduk yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau oleh karenanya properti sakit publik mesti berbenah supaya memperbaiki pelayanan melalui lebih efektif.
dengan demikian, sudah semestinya tak banyak warga yang tidak bisa dilayani dengan bagus oleh properti sakit, terlebih properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data 2012, pemerintah sudah mempunyai sebanyak 627 unit properti sakit selama semua indonesia.