badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh supaya menyukseskan masterplan percepatan juga perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), sehingga bpn menggarap sederat terobosan serta semua website supaya mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan tersebut dalam sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi serta koridor ekonomi papua-maluku selama manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman mengajarkan website dan diselenggarakan bpn diantara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun 2012 mengenai pengadaan tanah kepada pembangunan supaya kepentingan umum.
uu ini berbeda melalui peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian serta keadilan menarik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan pada warga yang ditentukan dengan apraisal (penilai) independen, katanya.
Informasi Lainnya:
dia mengajarkan pengadaan tanah supaya kepentingan publik berdasarkan uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, juga penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditetapkan waktunya, makanya penyelenggaran pengadaan tanah supaya kepentingan umum diharapkan tak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung itu.
selain itu, bpn sudah memprogramkan penelitian serta siap mengerjakan pengukuran tanah ulayat warga hukum adat di papua manakala telah jelas penduduk hukum adatnya serta tanah ulayatnya.
sebelumnya selama rapat tersebut mengemuka sejumlah kendala tenntang pelaksanaan mp3ei yang salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat pada papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini dan sedang mempersiapkan ruu pertanahan. dalam mana di dalamnya, diantara lain mengatur tentang reforma agraria, dan hak atas tanah masyarakat hukum adat. selain itu, bpn ri serta menggarap sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan pada bidang pertanahan, katanya.
sinkronisasi serta harmonisasi tersebut dimaksudkan untuk ke depan, tidak terjadi dulu tumpang tindih peraturan tenntang pertanahan. supaya tanah mampu lebih berdaya guna, bpn ri serta menggarap percepatan pensertipikatan tanah, ujarnya.
melalui sertipikasi tanah ini, tutur hendarman dengan demikian hak-hak atas tanah dapat lebih terpeleihara, makanya mampu membawa manfaat dan lebih sulit bagi terciptanya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, dalam sederat kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas yang diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya di memimpin bpn. presiden menugaskan saya memangkas sengketa serta harus disadari pada pihak kecil, katanya.
oleh sebab tersebut, hendarman mengatakan, bpn mau selalu menggalakkan program-program prorakyat yang sudah berjalan. program-program tersebut diantara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, web jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) dan situs one day service.